Polisi tidak “cak-cek” dalam menangani tugas

nanansukarna300

Jakarta – Dalam setiap upaya penegakan hukum, polisi cenderung dinilai lamban, melakukan pembiaran, dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Waka Polri Komjen Pol Nanan Sukarna berseloroh jika polisi selalu jadi ‘kambing hitam’ di setiap kejadian.

“Saya ingin mengaku, polisi adalah ‘kambing hitam’ semuanya,” seloroh Nanan yang disambut tawa peserta seminar ‘Relasi Negara dan Agama dalam Sistem Demokrasi, Problematika Ngara Dalam Menangani Intoleransi Agama’, di Aula Universitas Paramadina, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (20/12/2012).

Menurut Nanan, dalam setiap langkah penegakan hukum yang dilakukan pihaknya, pegiat HAM selalu melihat pada permasalahan yang nampak di permukaan. Dia mengistilahkan permasalahan yang dihadapi polisi bak gunung es, di mana yang paling atas yang hanya dilihat, tanpa melihat sisi yang berada di bawah puncak gunung es itu sendiri.

“Polisi itu memandang semuanya dengan tiga hal, potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata. Yang muncul di media adalah yang gangguan nyata. Yang potensi dan ambang tidak dipedulikan oleh siapapun,” terang Nanan.

“Kita juga sudah sadar akan pemenuhan HAM, to respect, fulfill, and protect, itu sudah kita akomodir,” imbuhnya.

Mengenai konsep penerapan HAM di kepolisian, Nanan menjelaskan, Polri sendiri sudah memformulasikan perangkat HAM di dalam setiap langkah penegakan hukumnya.

“Dari kepolisian di dunia, hanya Polri yang mengadopsi konsep HAM ke dalam undang-undang kepolisian,” tegas Nanan.

Namun, meski sudah mengadopsi pola penegakan hukum dengan HAM, tetap saja ada kendala di lapangan yang dihadapi personel kepolisian, yaitu Politic of Policing, Political Will, dan Public Pressure.

Public pressure juga sangat mempengaruhi langkah kami,” jelasnya.

Teori efektivitas hukum

Salah satu cara pemberantasan peredaran gelap narkotika yang dipandang efektif perlu dicari pemecahan masalah ialah dengan mencari akar masalahnya dalam kehidupan sosial masyarakat. Berbicara efektifitas hukum, Soerjono Soekanto (2011: 26) berpendapat tentang pengaruh hukum “Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif”.

Ketaatan seseorang bersikap tindak atau berperilaku sesuai dengan harapan pembentuk undang-undang bahwa pengaruh hukum terhadap sikap tindak atau perilaku, dapat diklasifikasikan sebagai ketaatan (compliance), ketidaktaatan atau penyimpangan (deviance) dan pengelakan (evasion). Konsep-konsep ketaatan, ketidaktaatan atau penyimpangan dan pengelakan sebenarnya berkaitan dengan hukum yang berisikan larangan atau suruhan. Bilamana hukum tersebut berisikan kebolehan, perlu dipergunakan konsep-konsep lain, yakni penggunaan (use), tidak menggunakan (nonuse) dan penyalahgunaan (misuse); hal tersebut adalah lazim dalam bidang hukum perikatan.

Efektifitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan berdasarkan wewenang yang sah. Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum  threats  dan promises, yaitu suatu ancaman tidak akan mendapatkan legitimasi bila tidak ada faedahnya untuk dipatuhi atau ditaati. Internal values merupakan penilaian pribadi menurut hati nurani dan ada hubungan dengan yang diartikan sebagai suatu sikap tingkah laku.

Efektifitas penegakan hukum amat berkaitan erat dengan efektifitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (compliance), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

Sanksi merupakan aktual  dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya. Disamping itu, sanksi ialah penilaian pribadi seseorang yang ada kaitannya dengan sikap perilaku dan hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuan, dapat dikatakan bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, berpengaruh positif atau efektifitasnya yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Suatu tujuan hukum tidak selalu identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan yang sesungguhnya dari pembuat aturan tersebut.

Hubungan antara hukum dan sikap, agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia, perlu diciptakan kondisi-kondisi yang harus ada, antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan, sebagaimana dikemukakan Friedmann (1975:111) “ a legal act (rule, doctrine, practice), whatever functions it serves, is message.”

Komunikasi itu sendiri merupakan suatu proses penyampaian dan penerimaan lambing-lambang yang mengandung arti-arti tertentu. Tujuan komunikasi adalah menciptakan pengertian bersama, dengan maksud agar terjadi perubahan pikiran, sikap ataupun perilaku. Masalah sanksi sebagai aktivitas hukum, Soerjono Soekanto (1985:82) mengemukakan “bahwa kalangan hukum lazimnya kurang memperhatikan masalah sanksi positif. Sanksi negatif lebih banyak dipergunakan karena adanya anggapan kuat bahwa hukuman lebih efektif. Dapatlah dikatakan bahwa sanksi-sanksi tersebut tidak mempunyai efek yang bersifat universal. Efek suatu sanksi merupakan masalah empiris, oleh karena itu manusia mempunyai persepsi yang tidak sama mengenai sanksi-sanksi tersebut.”

Dalam sanksi negatif, yang penting adalah kepastiannya. Pentingnya kepastian tersebut antara lain mengakibatkan bahwa yang penting pada sanksi negatif adalah kepastiannya. Pentingnya kepastian tersebut antara lain mengakibatkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut harus dilakukan secara ketat. Suatu ancaman hukuman benar-benar efektif atau tidak untuk mencegah terjadinya kejahatan, tergantung pula pada persepsi manusia terhadap resiko yang dideritanya apabila melanggar suatu norma tertentu. Pokok masalahnya adalah bagaimana menimbulkan anggapan bahwa kalau seseorang melanggar ketentuan tertentu akan mendapat risiko ancaman hukuman yang berat ? Disamping itu, kecepatan penindakan pelaksanaan hukuman dengan kepastian dan beratnya hukuman mempunyai efek yang lebih besar daripada hal itu ditunda.

Ancaman hukuman dalam sanksi negatif akan lebih berpengaruh terhadap perilaku instrumental dari pada perilaku kriminal ekspresif. Karakteristik suatu ancaman dan harapan dari sebuah sanksi ialah The nature of the sanction, reward and punishment, perception of risk and the speed of enforcement. Sanksi secara konvensional dibagi dalam dua bagian besar yaitu imbalan (reward) dan penghukuman (punishment).

Reward dan punishment merupakan konsep sanksi yang selalu banyak didiskusikan oleh semua orang dalam kaitan dengan sebuah pertanyaan mana yang lebih efektif antara reward dan punishment. Punishment (penghukuman) kelihatannya tidak sebaik apabila dikenakan suatu reward (imbalan). Kecepatan dalam memberikan hukuman atau imbalan akan mendatangkan kepastian yang amat penting dan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang sangat pelik. Penghukuman atau imbalan secara lebih awal akan memberikan pengaruh, dibanding dengan menunda-nunda permasalahannya.

Peranan penegak hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Oleh sebab itu, sebelum dilakukan pembahasan tentang peranan penegak hukum terlebih dahulu diketahui tentang pengertian sistem hukum.

Menurut Friedmann (2001: 8) mengemukakan bahwa sebuah sistem hukum, pertama mempunyai struktur. Kedua memilikisubstansi, meliputi aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada didalam sistem itu. Termasuk pula dalam pengertian substansi ini adalah semua produk, seperti keputusan, aturan baru yang disusun dan dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem itu pula. Aspek ketiga, budaya hukum meliputi kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Struktur dapat diibaratkan sebagai mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum (legal culture) adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta bagaimana mesin itu harus digunakan.

Ancaman hukuman dalam sanksi negatif Lawrence Friedman (2001: 11-18) selanjutnya menguraikan tentang fungsi sistem hukum yakni:

  1. Fungsi kontrol (social control),  yang menurut Donald Black bahwa semua hukum berfungsi sebagai kontrol social pemerintah.
  2. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (dispute settlement) dan konflik (conflict). Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk penyelesaian yang sifatnya berbentuk pertentangan lokal berskala kecil (mikro). Sebaliknya pertentangan-pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik.
  3. Fungsi redistribusi atau rekayasa social (redistributive function or social engineering function). Fungsi ini mengarah pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan social yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah.
  4. Fungsi pemeliharaan social (social maintenance function). Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan susuai dengan aturan mainnya (rule of the game).

Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (frame work) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-unang atau hukum. Pengertian sistem penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto (1985:13) adalah:“…kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai social engineering), memelihara dan mempertahankan (sebagai social control) kedamaian pergaulan hidup”.

Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya, hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi.

Mengenai hal ini, dalam mengidentifikasi tentang hubungan penegakan hukum pidana dengan politik kriminal dan politik sosial menyatakan bahwa “penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal). Tujuan akhir dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (politik sosial). Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat wajarlah bila dikatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan (termasuk usaha penegakan hukum pidana) merupakan integral dari rencana pembangunan nasional.

Berdasarkan orientasi pada kebijakan sosial itulah, dalam menghadapi masalah kriminal atau kejahatan, menurut Djoko Prakoso (1999:12), harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

  1. Tujuan penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituiil berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini, maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penyegaran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
  2. Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau menanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materiil dan spirituiil atas warga masyarakat.
  3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil”.
  4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai melampaui beban tugas (overbelasting).

Disamping itu, beberapa sarjana hukum mengemukakan tentang tujuan hukum pidana sebagaimana dikemukakan oleh Sunar Agus, (2006:19) sebagai berikut:

  1. Untuk menakut-nakuti orang, jangan sampai melakukan kejahatan baik dengan menakut-nakuti orang banyak (general preventive), maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (special preventive).
  2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
  3. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman Negara, masyarakat dan penduduk yakni:
    1. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
    2. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

tujuan hukum pidana di atas bahwa “proses sosialisasi dari perbuatan kriminal dapat mencakup lapangan sosioekonomi dan patologi sosial. Hasil penelitian kriminologi dapat menunjang politik kriminal dan politik hukum pidana. Hasil penentuan sebab perbuatan kriminal dan penggolongan jenis kejahatan bermanfaat untuk kebijaksanaan penerapan pidana.

Hukum Perdata Di Indonesia

  1. 1.      HUKUM PERDATA YANG BERLAKU DI INDONESIA

 

1.1  SEJARAH SINGKAT HUKUM PERDATA YANG BERLAKU DI INDONESIA

 

Sejarah membuktikan bahwa Hukum Perdata yang saat ini berlaku di Indonesia, tidak lepas dari Sejarah Hukum Perdata Eropa.

 

Bermula dari benua Eropa, terutama di Eropa Kontinental berlaku Hukum Perdata Romawi, disamping adanya Hukum tertulis dan Hukum kebiasaan setempat. Diterimanya Hukum Perdata Romawi pada waktu itu sebagai hukum asli dari negara-negara di Eropa, oleh karena itu hukum di di Eropa tidak terintegrasi sebagaimana mestinya, dimana tiap-tiap daerah memiliki peraturan-peraturan sendiri, juga peraturan setiap daerah itu berbeda-beda.

 

Oleh karena adanya perbedaan terlihat jelas bahwa tidak adanya kepastian hukum yang menunjang, sehingga orang mencari  jalan untuk kepastian hukum dan keseragaman hukum.

 

Pada tahun 1804batas prakarsa Napoleon terhimpunlah Hukum Perdata dalam satu kumpulan peraturan yang bernama “Code Civil des Francais” yang juga dapat disebut “Code Napoleon”.

 

Dan mengenai peraturan-peraturan hukum yang belum ada di Jaman Romawi anatar lain masalah wessel, assuransi, dan badan-badan hukum. Akhirnya pada jaman Aufklarung (jaman baru pada sekitar abad pertengahan) akhirnya dimuat pada kitab undang-undang tersendiri dengan nama “Code de Commerce”.

 

Sejalan degan adanya penjajahan oleh bangsa Belanda (1809-1811), maka Raja Lodewijk Napoleon menetapkan: “Wetboek Napoleon Ingeright Voor het Koninkrijk Holland” yang isinya mirip dengan “Code Civil des Francais atau Code Napoleon” untuk dijadikan sumber Hukum Perdata di Belanda (Nederland).

 

Setelah berakhirnya penjajahan dan dinyatakan Nederland disatukan dengan Perancis pada tahun 1811, Code Civil des Francais atau Code Napoleon ini tetap berlaku di Belanda (Nederland).

 

Oleh karena perkembangan jaman, dan setelah beberapa tahun kemerdekaan Belanda (Nederland) dari Perancis ini, bangsa Belanda mulai memikirkan dan mengerjakan kodifikasi dari Hukum Perdatanya. Dan tepatnya 5 Juli 1830 kodifikasi ini selesai dengan terbentuknya BW (Burgelijk Wetboek) dan WVK (Wetboek van koophandle) ini adalah produk Nasional-Nederland namun isi dan bentuknya sebagian besar sama dengan Code Civil des Francais dan Code de Commerce.

 

Dan pada tahun 1948,kedua Undang-undang produk Nasional-Nederland ini diberlakukan di Indonesia berdasarkan azas koncordantie (azas Politik Hukum).

 

Sampai saat ini kita kenal denga kata KUH Sipil (KUHP) untuk BW (Burgerlijk Wetboek). Sedangkan KUH Dagang untuk WVK (Wetboek van koophandle).

 

 

1.2. PENGERTIAN DAN KEADAAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA

 

Hukum Perdata ialah hukum yang mengatur hubungan antara perorangan di dalam masyarakat.

 

Hukum Perdata dalam arti luas meliputi semua Hukum Privat materiil dan dapat juga dikatakan sebagai lawan dari Hukum Pidana.

 

Hukum Privat (Hukum Perdata Materiil) ialah hukum yang memuat segala peraturan yang mengatur hubungan antar perseorangan di dalam masyarakat dan kepentingan dari masing-masing yang bersangkutan. Dalam arti bahwa di dalamnya terkandung hak dan kewajiban seseorang dengan suatu pihak secara timbal balik dalam hubungannya terhadap orang lain dalam suatu masyarakat tertentu.

 

Disamping Hukum Privat Materiil, juga dikenal Hukum Perdata Formil yang sekarang dikenal denagn HAP (Hukum Acara Perdata) atau proses perdata yang artinya hukum yang memuat segala aperaturan yang mengatur bagaimana caranya melaksanakan praktek di lingkungan pengadilan perdata.

 

Keadaan Hukum Perdata Dewasa ini di Indonesia

 

      Kondisi Hukum Perdata dewasa ini di Indonesia dapat dikatakan masih bersifat majemuk yaitu masih beraneka warna. Penyebab dari keaneka ragaman ini ada 2 faktor yaitu:

 

  1. Faktor Ethnis disebabkan keaneka ragaman Hukum Adat Bangsa Indonesia, karena negara kita Indonesia ini terdiri dari berbagai suku bangsa.

 

  1. Faktor Hostia Yuridisyang dapat kita lihat, yang pada pasal 163.I.S. yang membagi penduduk Indonesia dalam tiga Golongan, yaitu:
    1. Golongan Eropa dan yang dipersamakan
    2. Golongan Bumi Putera (pribumi / bangsa Indonesia asli) dan yang dipersamakan.
    3. Golongan Timur Asing (bangsa Cina, India, Arab).

 

Pasal 131.I.S. yaitu mengatur hukum-hukum yang diberlakukan bagi masing-masing golongan yang tersebut dalam pasal 163 I.S. diatas.

 

Adapun hukum yang diberlakukan bagi masing-masing golongan yaitu:

 

  1. Bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan berlaku Hukum Perdata dan Hukum Dagang Barat yang diselaraskan dengan Hukum Perdata dan Hukum Dagang di negeri Belanda berdasarkan azas konkordansi.

 

  1. Bagi golongan Bumi Putera (Indonesia Asli) dan yang dipersamakan berlaku Hukum Adat mereka. Yaitu hukum yang sejak dahulu kala berlaku di kalangan rakyat, dimana sebagian besar Hukum Adat tersebut belum tertulis, tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat.

 

 

  1. Bagi golongan timur asing (bangsa Cina, India, Arab) berlaku hukum masing-masing, dengan catatan bahwa golongan Bumi Putera dan Timur Asing (Cina, India, Arab) diperbolehkan untuk menundukan diri kepada Hukum Eropa Barat baik secara keseluruhan maupun untuk beberapa macam tindakan hukum tertentu saja.

 

Pedoman politik bagi pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum di Indonesia ditulis dalam pasal 131 (I.S) (Indische Staatregeling) yang sebelumnya pasal 131 (I.S) yaitu pasal 75 RR (Regeringsreglement) yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

 

  1. Hukum Perdata dan Dagang (begitu pula Hukum Pidana beserta Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana harus diletakan dalam kitab Undang-undang yaitu di Kodifikasi).
  2. Untuk golongan bangsa Eropa harus dianut perundang-undangan yang berlaku di negeri Belanda (sesuai azas Konkordansi).
  3. Untuk golongan bangsa Indonesia Asli dan Timur Asing (yaitu Tionghoa, Arab, dan lainnya) jika ternyata bahwa kebutuhan kemasyarakatan mereka menghendakinya, dapatlah peraturan-peraturan untuk bangsa Eropa dinyatakan berlaku bagi mereka.
  4. Orang Indonesia Asli dan orang Timur Asing, sepanjang mereka belum ditundukkan di bawah suatu peraturan bersama denagn bangsa Eropa, diperbolehkan menundukkan diri pada hukum yang berlaku untuk bangsa Eropa. Penundukan ini boleh dilakukan baik secara umum maupun secara hanya mengenai perbuatan tertentu saja.
  5. Sebelumnya hukum untuk bangsa Indonesai ditulis di dalam Undang-undang. Maka bagi mereka itu akan tetap berlaku hukum yang sekarang berlaku bagi mereka, yaitu Hukum Adat.

 

Disamping itu ada peraturan-peraturan yang secara khusus dibuat untuk bangsa Indonesia seperti:

 

–          Ordonansi Perkawinan bangsa Indonesia Kristen (Staatsblad 1933 no7.4).

–          Organisasi tentang Maskapai Andil Indonesia (IMA) Staatsblad 1939 no 570 berhubungan denag no 717).

 

Dan ada pula peraturan-peraturan yang berlaku bagi semua golongan warga negara, yaitu:

–          Undang-undang Hak Pengarang (Auteurswet tahun 1912)

–          Peraturan Umum tentang Koperasi (Staatsblad 1933 no 108)

–          Ordonansi Woeker (Staatsblad 1938 no 523)

–          Ordonansi tentang pengangkutan di udara (Staatsblad 1938 no 98).

1.3. SISTEMATIKA HUKUM PERDATA

 

Sistematika Hukum Perdata Kita (BW) ada dua pendapat. Pendapat pertama yaitu, dari pemberlaku Undang-undang berisi:

Buku 1                        : Berisi mengenai orang. Di dalamnya diatur hukum tentang diri seseorang dan hukum kekeluargaan.

Buku 11          : Berisi tentang hal benda. Dan di dalamnya diatur hukum kebendaan dan hukum waris.

Buku 111        : Berisi tentang hal perikatan. Di dalamnya diatur hak-hak dan kewajiban timbal balik antar orang-orang atau pihak-pihak tetentu.

Buku 1V         : Berisi tentang pembuktian dak daluarsa. Di dalamnya diatur tentang alat-alat pembuktian dan akibat-akibat hukum yang timbul dari adanya daluarsa.

 

Pendapat yang kedua menurut Ilmu Hukum / Doktrin dibagi dalam 4 bagian yaitu:

  1. Hukum rentang diri seseorang (pribadi).

Mengatur tentang manusia sebagai subyek dan hukum, mengatur tentang prihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-hak itu dan selanjutnya tentan hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu.

 

11. Hukum Kekeluargaan

Mengatur prihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan yaitu:

–          Perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami denagn istri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan curatele.

 

111. Hukum Kekayaan

Mengatur prihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang.

Hak-hak kekayaan terbagi lagi atas hak-hak yang berlaku terhadap tiap-tiap orang, oleh karenanya dinamakan Hak Mutlak dan Hak yang hanya berlaku terhadap seseorang atau pihak tetetu saja dan karenanya dinamakan hak perseorangan.

Hak mutlak yang memberikan kekuasaan atas suatu benda yang dapat terlihat dinamakan hak kebendaan. Hak mutlak yang tidak memberikan kekuasaan atas suatu benda yang dapat terlihat dinamakan hak kebendaan.

Hak mutlak yang tidak memberikan kekuasaan atas suatu benda yang dapat terlihat.

–          Hak seorang pelukis atas karya lukisannya

–          Hak seorang pedagang untuk memakai sebuah merk, dinamakan hak mutlak saja.

1V. Hukum Warisan

Mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jika ia meningal. Disamping itu hukumwarisan mengatur akibat-akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.

Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana, sebagai salah satu bagian independen dari Hukum Publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan (bahkan) merupakan “lembaga moral” yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana. Hukum ini terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada di setiap masanya.

A. Definisi Hukum Pidana
Hukum Pidana sebagai Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan lain sebagainya. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan hukuman bagi yang melanggarnya. Perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana adalah:
• Pembunuhan
• Pencurian
• Penipuan
• Perampokan
• Penganiayaan
• Pemerkosaan
• Korupsi
Sementara Dr. Abdullah Mabruk an-Najar dalam diktat “Pengantar Ilmu Hukum”-nya mengetengahkan defenisi Hukum Pidana sebagai “Kumpulan kaidah-kaidah Hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan pidana yang dilarang oleh Undang-Undang, hukuman-hukuman bagi yang melakukannya, prosedur yang harus dilalui oleh terdakwa dan pengadilannya, serta hukuman yang ditetapkan atas terdakwa.”
Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :
• Menetukan perbuatan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
• Menentukan kapan dan dalam hal hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
• Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
Menurut Sudarto, pengertian Pidana sendiri ialah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.

B. Tujuan Hukum Pidana
Secara konkrit tujuan hukum pidana itu ada dua, ialah :
• Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik.
• Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkunganya
Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat di samping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Jadi Hukum Pidana, ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Tetapi kalau di dalam kehidupan ini masih ada manusia yang melakukan perbuatan tidak baik yang kadang-kadang merusak lingkungan hidup manusia lain, sebenarnya sebagai akibat dari moralitas individu itu. Dan untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya suatu perbuatan yang tidak baik itu(sebagai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana), maka dipelajari oleh “kriminologi”.
Di dalam kriminologi itulah akan diteliti mengapa sampai seseorang melakukan suatu tindakan tertentu yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup sosial. Di samping itu juga ada ilmu lain yang membantu hukum pidana, yaitu ilmu Psikologi. Jadi, kriminologi sebagai salah satu ilmu yang membantu hukum pidana bertugas mempelajari sebab-sebab seseorang melakukan perbuatan pidana, apa motivasinya, bagaimana akibatnya dan tindakan apa yang dapat dilakukan untuk meniadakan perbuatan itu.

C. Klasifikasi Hukum Pidana
Secara substansial atau Ius Poenalle ini merupakan hukum pidana
Dalam arti obyektif yaitu “sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman”. Hukum Pidana terbagi menjadi dua cabang utama, yaitu:
• Hukum Materil ialah cabang Hukum Pidana yang menentukan perbuatan-perbuatan kriminal yang dilarang oleh Undang-Undang, dan hukuman-hukuman yang ditetapkan bagi yang melakukannya. Cabang yang merupakan bagian dari Hukum Publik ini mepunyai keterkaitan dengan cabang Ilmu Hukum Pidana lainnya, seperti Hukum Acara Pidana, Ilmu Kriminologi dan lain sebagainya.
• Hukum Formil (Hukum Acara Pidana) Untuk tegaknya hukum materiil diperlukan hukum acara. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara agar hukum (materil) itu terwujud atau dapat diterapkan/dilaksanakan kepada subyek yang memenuhi perbuatannya. Tanpa hukum acara maka tidak ada manfaat hukum materiil. Untuk menegakkan ketentuan hukum pidana diperlukan hukum acara pidana, untuk hukum perdata maka ada hukum acara perdata. Hukum acara ini harus dikuasai para praktisi hukum, polisi, jaksa, pengacara, hakim.
Dr. Mansur Sa’id Isma’il dalam diktat “Hukum Acara Pidana”-nya memaparkan defenisi Hukum Acara Pidana sebagai ”kumpulan kaidah-kaidah yang mengatur dakwa pidana—mulai dari prosedur pelaksanaannya sejak waktu terjadinya pidana sampai penetapan hukum atasnya, hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan hukum yang tumbuh dari prosedur tersebut—baik yang berkaitan dengan dugaan pidana maupun dugaan perdata yang merupakan dakwa turunan dari dakwa pidana, dan juga pelaksanaan peradilannnya.”. Dari sini, jelas bahwa substansi Hukum Acara Pidana meliputi:
• Dakwa Pidana, sejak waktu terjadinya tindak pidana sampai berakhirnya hukum atasnya dengan beragam tingkatannya.
• Dakwa Perdata, yang sering terjadi akibat dari tindak pidana dan yang diangkat sebagai dakwa turunan dari dakwa pidana.
• Pelaksanaan Peradilan, yang meniscayakan campur-tangan pengadilan.
Dan atas dasar ini, Hukum Acara Pidana, sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang merupakan tujuan pelaksanaannya, dikategorikan sebagai cabang dari Hukum Publik, karena sifat global sebagian besar dakwa pidana yang diaturnya dan karena terkait dengan kepentingan Negara dalam menjamin efisiensi Hukum Kriminal. Oleh sebab itu, Undang-Undang Hukum Acara ditujukan untuk permasalahan-permasalahan yang relatif rumit dan kompleks, karena harus menjamin keselarasan antara hak masyarakat dalam menghukum pelaku pidana, dan hak pelaku pidana tersebut atas jaminan kebebasannya dan nama baiknya, dan jika memungkinkan juga, berikut pembelaan atasnya. Untuk mewujudkan tujuan ini, para ahli telah bersepakat bahwa Hukum Acara Pidana harus benar-benar menjamin kedua belah pihak—pelaku pidana dan korban.
Hukum Pidana dalam arti Dalam arti Subyektif, yang disebut juga “Ius Puniendi”, yaitu “sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang”.

D. Ruang Lingkup Hukum Pidana
Hukum Pidana mempunyai ruang lingkup yaitu apa yang disebut dengan peristiwa pidana atau delik ataupun tindak pidana. Menurut Simons peristiwa pidana ialah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Jadi unsur-unsur peristiwa pidana, yaitu:.
• Sikap tindak atau perikelakuan manusia
. Melanggar hukum, kecuali bila ada dasar pembenaran; Didasarkan pada kesalahan, kecuali bila ada dasar penghapusan kesalahan.
Sikap tindak yang dapat dihukum/dikenai sanksi adalah
– Perilaku manusia ; Bila seekor singa membunuh seorang anak maka singa tidak dapat dihukum
– Terjadi dalam suatu keadaan, dimana sikap tindak tersebut melanggar hukum,
misalnya anak yang bermain bola menyebabkan pecahnya kaca rumah orang.
– Pelaku harus mengetahui atau sepantasnya mengetahui tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum; Dengan pecahnya kaca jendela rumah orang tersebut tentu diketahui oleh yang melakukannya bahwa akan menimbulkan kerugian orang lain.
– Tidak ada penyimpangan kejiwaan yang mempengaruhi sikap tindak tersebut.Orang yang memecahkan kaca tersebut adalah orang yang sehat dan bukan orang yang cacat mental.
Dilihat dari perumusannya, maka peristiwa pidana/delik dapat dibedakan dalam :
• Delik formil, tekanan perumusan delik ini ialah sikap tindak atau perikelakuan yang dilarang tanpa merumuskan akibatnya.
• Delik materiil, tekanan perumusan delik ini adalah akibat dari suatu sikap tindak atau perikelakuan.
Misalnya pasal 359 KUHP :
Dalam Hukum Pidana ada suatu adagium yang berbunyi : “Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali”, artinya tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada peraturan yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya. Ketentuan inilah yang disebut sebagai asas legalitas .
Aturan hukum pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sesuai asas ruang lingkup berlakunya kitab undang-undang hukum pidana. Asas ruang lingkup berlakunya aturan hukum pidana, ialah
1. Asas Teritorialitas (teritorialitets beginsel)
2. Asas nasionalitas aktif (actief nationaliteitsbeginsel)
3. Asas Nasionalitas Pasif (pasief nationaliteitsbeginsel)

E. Sistem Hukuman
Sistem hukuman yang dicantumkan dalam pasal 10 tentang pidana pokok dan tambahan, menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana terdiri dari :
a. Hukuman Pokok (hoofd straffen ).
1. Hukuman mati
2. Hukuman penjara
3. Hukuman kurungan
4. Hukuman denda
b. Hukuman Tambahan (Bijkomende staffen)
1. Pencabutan beberapa hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.

Kreasi Jilbab :)

cara-kenakan-jilbab

Dunia fashion dalam negeri semakin berwarna dan semarak dengan munculnya nama nama baru, yang selalu membawa angin segar akan dunia fashion yg tak pernah berhenti bergerak, salah satunya adalah Dian Pelangi, Dian Pelangi adalah salah satu wanita yang memberikan inspirasi dalam berjilbab. Lewat gayanya mengenakan hijab dan berpakaian, banyak wanita berubah pikiran mengenai busana muslim.

Jika sebelumnya, mungkin banyak wanita tidak ingin berjilbab karena menganggap tidak stylish dan trendy, bahkan cenderung membuat wajah terlihat tua namun semua pandangan kolot itu ia bobrak dengan menyajikan model-model busana muslim yang tidak saja trendy namun sangat berkelas.

Penasaran dengan gaya hijab wanita kelahiran 1991 ini? Coba salah satu gayanya dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Yang Anda butuhkan hanyalah kerudung, bandana yang bisa terbuat dari kaos ataupun renda, jarum pentul atau peniti kecil, dan bros cantik.

2. Gunakan bandana untuk menahan rambut Anda. Anda bisa memilih bandana yang terbuta dari kaos ataupun renda sesuai keinginan dan disesuaikan dengan penampilan Anda secara keseluruhan.

tutorial berjilbab ala Dian Pelangi3. Pilih kerudung berbentuk segi empat yang ringan dan dingin. Lipat segitiga, dan taruh seperti menggunakan hijab seperti biasa.

4. Ambil salah satu sisi kerudung lalu tempelkan pada bandana dengan menggunakan bros cantik. Pastikan kerudung tidak terlalu ketat dan mendalam. Bagi Anda yang memiliki pipi chubby, Anda dapat mengaturnya agar dapat menutupi sebagian pipi Anda.

5. Sembunyikan sisa kerudung yang sebelumnya direkatkan dengan bros ke arah belakang. Lalu rekatkan pada bandana untuk menghindari terlihatnya rambut dan leher.

6. Biarkan sisi lainnya menjuntai dan jatuh secara alami.

7. Atau bisa juga Anda dapat menaruhnya ke sisi yang berbeda agar terlihat lebih rapih semua bisa anda sesuaikan sendiri menurut selera anda.

Tips untuk wanita berkerudung yang berwajah bulat :)

 Tips Berjilbab Bagi Yang Berwajah Bulat – Sobat seklaian, kali ini akan dibagikan mengenai cara atau tips seputar berjilbab bagi yang berwajah bulat. Cara memakai jilbab bagi wakita yang memiliki wajah bulat pada dasarnya hampir sama dengan cara memakai kerudung dengan bentuk wajah lainnya , hal yang membedakan adalah bagaimana cara kita menyiasatinya agar wajah yang bulat tersebut agak terlihat oval atau memanjang.

Kerudung adalah helai kain yang melindungi, menutup dan menyelimuti bagian atas kepala yang bertujuan untuk menutup bagian-bagian kepala dan sebagian wajah yang dinginkan agar tidak terlihat langsung atau tersamarkan. Dalam islam sendiri hal ini dianjurkan pada kaum wanita dengan menutup auratnya. Wajah bulat adalah bagian bentuk wajah di mana antara tulang rahang dan tulang pipi  mempunyai jarak yang sama dengan jarak dagu.

Jadi tujuan utama memakai kerudung adalah menyamarkan dan menutupi bagian kepala dan sebagian wajah dengan maksud memperindah dan mempercantik penampilan anda. Peralatan dan persiapan kerudung untuk wajah bulat seperti: ciput atau kedalaman kerudung, pentul atau peniti, bros jilbab, dan kerudung. Hal ini penting kita ketahui agar penampilan kita semakin cantik dan tidak membosankan jika dipandang. Rahasia berpenampilan menarik dengan memakai kerudung dititik beratkanpada cara pemakaian secara tepat dan mengikuti perkembangan fashion modern, masalah model merupakan hal lain yang juga mesti di pertimbangkan.

Cara Berjilbab bagi yang berwajah bulat:

  • Menggunakan ciput atau kedalaman kerudung untuk mengamankan rambut anda. Ciput tersebut di letakkan agak kebelakang adar dahi anda terlihat agak lebar.
  • Menggunakan kerudung segi empat polos kemudian dibentuk segitiga
  • Membagi kerudung menjadi dua bagian dimana  sisi kerudung bagian kiri lebih panjang di banding sisi bagian kanan.
  • Memasang kerudung dari arah belakang keatas kepala dan di lekatkan di atas kepala.
  • Kedua sisi kerudung menempel agak kedepan dagian pipi anda, sehingga wajah terlihat agak lonjong.
  • Mengambil sisi kerudung kemudian di lipat kedepan.
  • Kemudian pertemukan kedua sisi kerudung bawah di bawah dagu lalu jepit dengan menggunakan peniti untuk mengikat kedua sisi kerudung tersebut tersebut.
  • Dengan mengambil sisi kerudung bagian kiri yang lebih panjang tadi di taruh kebagian  kanan dan melingkar di tengah kepala dengan cara melingkar melewati bagian bawah dagu  ( menutupi bagian leher ) dan berakhir pada bagian bawah tengkuk
  • Mengambil sebuah jarum pentul dan menyematkannya pada akhir kerudung tadi.
  • Ujung kerudung bagian kanan yang sejak semula masih berada di bagian kanan di tarik kearah kiri atas dan dilekatkan kira- kira pada ujung lipatan ketiak dengan menggunakan bros atau pin kecil untuk menambah kecantikan anda.[kn]